Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Wilayah Provinsi Kaltim Tahun 2019

Monday - 15 Juli 2019 - Dibaca: 875 kali

Selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 11-12 Juli 2019, bertempat di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, para kepala OPD di wilayah Kalimantan Timur, baik kabupaten/kota maupun provinsi, menghadiri pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Kemen PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP dan RB terhadap Pemerintah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, serta Pemerintah Provinsi Kaltim. Sedangkan terhadap Pemerintah Kabupaten PPU, Berau, Paser, Kota Bontang, dan Kutai Kartanegara hanya dilakukan evaluasi RB.

Di awal acara, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, memaparkan gambaran umum pelaksanaan evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan RB (Reformasi Birokrasi).

Dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP di tanggal 11 Juli 2019, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan mendapatkan kesempatan untuk hadir sebagai salah satu dari 10 OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan dengan implementasi SAKIP yang dinilai baik berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Kota Balikpapan. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan memaparkan laporan akuntabilitas tahun 2018, dengan poin utama tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya, capaian kinerja Pemkot Balikpapan tahun 2018, serta analisis kinerja untuk indikator yang tidak mencapai target.

Adapun evaluasi RB untuk Pemkot Balikpapan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019 bertempat di kantor Inspektorat Kota Balikpapan. DKUMKMP menyajikan data volume usaha koperasi aktif dan juga tingkat pertumbuhan IKM serta usaha mikro dan kecil di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2018